Sistem Informasi Desa Cibodas

Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang  Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa  untuk skala tahunan;

b.

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuatakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, dengan Peraturan Desa;

Mengingat

:

1.

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 7 );

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembar Negara republic Indonesia);

6.

Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun  2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa

10

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa

1

Desa adalah Desa Cibodas.

2

Pemerintahan Desa  adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3

Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa

4

Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

6

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatn yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya desebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa

11

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, jpembanguan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarkat.

12

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangai Dana Alokasi Khusus.

13

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebuatan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

14

Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

15

Bendahara adalah unsur staf secretariat desa yng membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh kepala desa untuk menatausahakan keuangan desa.

16

Rekening Kas Desa adalah rekening tempata menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

17

Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

18

Peraturan Desa adalah peraturan di des yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Desa Cibodas

pada tanggal  5 Januari 2017

KEPALA DESA CIBODAS

                   TTD

WILLY NUGRAHA WIRASASMITA

Diundangkan di Desa Cibodas

pada tanggal  5 Januari 2017

SEKRETARIS DESA CIBODAS

    TTD

DUDI WIWAHA

LEMBARAN DESA CIBODAS TAHUN 2017 NOMOR 01